Headline News

Dinas Koperasi UKM Gelar Sosialisasi Peningkatan Peran Koperasi dan UM

SERPONG, WEB TANGSEL – Untuk meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), perlu dilakukan kerjasama antara pemangku kepentingan (stakeholder) secara langsung dengan Koperasi dan UKM.

 

Untuk itu, Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan mengajak stakeholder lainnya untuk meningkatkan peran Koperasi dan UMKM sebagai ekonomi kerakyatan yang inovatif dan unggul dalam penguatan ekonomi daerah yang didukung oleh peran serta dunia usaha.

Pertemuan ini dilakukan di Pondok Kemangi, Serpong, Tangsel pada Kamis, 24 Maret 2016. Dengan mengundang BP2T, Disperindag, DPRD, Forum CSR, Dekopinda, Puspiptek dan Kadin sebagai narasumber.

“Kami Dinas Koperasi dan UKM Tangsel terus membuat terobosan, untuk pengembangan UKM ke depan. Sebab ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu SKPD saja, namun harus bersama stakeholder lainnya untuk duduk bersama,” ungkap Kepala Dinas Koperasi dan UKM Tangsel Warman Syanudin.

 Selama ini Warman selalu sampaikan kepada para pengelola Koperasi dan pelaku UKM bagaimana pengembangan ke depan harus optimal, dengan inovasi dan kreatifitas. "Makanya, kita hadirkan para stakeholdernya. Agar mereka bisa mendengar langsung dari narasumber apa saja inovasi ke depan, selain itu juga mereka bisa menyampaikan kendala yang dialami,” jelas Warman.

Warman meyakini, pertemuan ini tidak akan sampai di sini saja, tapi akan ditindak lanjuti. Namun lebih kepada stakeholder mendekatkan diri kepadaUKM. “Karena harus kita lihat dan evaluasi, apa yang benar-benar UKM lakukan. Agar apa yang belum mereka punya kita coba fasilitasi. Supaya para UKM bisa cepat beradaptasi untuk mengembangkannya,” paparnya.

Dirinya menginginkan seluruh produk UKM bisa masuk dalam setiap Toko Modern (Mall), makanya perlu penyempurnaan produk. Seperti halal food, HKI, tanggal kadaluarsa, kemasan menarik, dan sebagainya.

“Nantinya kita akan tindak lanjuti dan kerucuti apa saja yang harus difasilitasi oleh kami. Tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar dapat mempermudah mereka,” ungkapnya.

Dalam kegiatan ini turut dihadiri 150 peserta yang terdiri dari Koperasi, UKM, BUMD, BUMN, Perbankan, dan perusahaan lainnya. “Kita bertemu bersama-sama agar sinergis antara satu dan lainnya bisa sama-sama menguntungkan,” pungkasnya.

Sementara Ketua Dekopinda Tangsel, Dudung E. Diredja menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan suatu diskusi internal IKM dan UKM dengan para stakeholder di Tangsel.

Dia mengingatkan kembali pada peserta bahwa pesan dari bung hatta yang mengatakan bahwa koperasi itu sebagai soko guru perekonomian nasional yang basisnya kekeluargaan. “Pesan regulasi sebagaimana pemerintah kota sudah memiliki satu Peraturan Daerah yang mengatur Koperasi dan UMKM yaitu Perda no. 12 tahun 2012, disini sudah jelas bahwa pembinaan koperasi harus dilakukan bersama-sama,” ungkap Dudung. 

Dia menjelaskan, bukan hanya Pemerintah Kota yang melakukan, melainkan  dari pihak yang berinteraksi oleh koperasi itu sendiri. Pemerintah daerah bersama lembaga gerakan koperasi dan stakeholder lainnya melakukan penelitian KoperasiUMKM dan melaksanakan pelatihan.

“Jadi jelas fungsinya tidak hanya pemkot, termasuk dekopinda dan stakeholder lain. Kami membina Koperasi dan UMKM yang ada di Kota Tangsel. Juga termasuk peningkatan SDM yang akan terus dilakukan,” tuturnya.

Masih di lokasi yang sama, Kepala BP2T Tangerang Selatan Dadang Sofyan menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan sebuah usaha harus memiliki ijin. Mengajukan ijin tidak akan sulit sepanjang bisa melengkapi persyaratan yang ada.

“Kita sudah berupaya memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, termasuk pengajuan perijinan SIUP dan TDP sudah dilakukan secara online,” terangnya.

Selain itu, bagi masyarakat yang memang tidak memiliki perangkat computer untuk mengupload data, kantor BP2T maupun kantor Kecamatan menyediakan fasilitas tersebut.

“Jadi tinggal datang saja ke kantor untuk mengupload. Nantinya di kecamatan copy dari SIUP bisa langsung diambil di kecamatan, namun untuk SIUP dan TDP asli tetap diambil di kantor BP2T,” pungkasnya.

Kepala Bidang Perindustrian Disperindag Tangsel Ferry Payacun yang turut menyampaikan informasi kepada para peserta menerangkan bahwa sudah keluar Surat Edaran dari Walikota bahwa semua SKPD yang rapat dan melakukan kegiatan harus menggunakan UKM Tangsel untuk menyediakan snack ataupun lainnya.

“Makanya para UKM harus memiliki produk yang berstandar, agar aturannya dapat terpenuhi. Sehingga bisa berkembang dengan baik,” jelasnya. Dia mengatakan bahwa pemerintah wajib memfasilitasi para IKM, maka dari itu Disperindag sudah melakukan beragam hal untuk memfasilitasi.

“Mulai dari halal food, HKI, PIRT, dan perijinan lainnya. Ini untuk mempermudah mereka mengembangkan usahanya,” pungkas Ferry. (bpti-ts2)